Kegiatan Temu Usaha Gerai Maritim dilaksanakan di Hotel Gammara Makassar pada 11 April 2019, yang dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemendag dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan,   10 (sepuluh) Dinas Perindag Kabupaten/Kota yang dilalui Tol Laut dengan mengikutsertakan pedagang Gerai Maritim, perwakilan dari Inspektur I, Biro Hukum Kemendag, Direktorat Angkutan Laut Kemenhub, PT. Djakarta Lloyd, Perum BULOG, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di Makassar, serta asosiasi dan para pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemasok bapokting dan pembeli produk unggulan daerah. 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah memfasilitasi stakeholders yaitu Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik - Ditjen PDN, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, pedagang Gerai Maritim dan BUMN dalam satu forum kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan Gerai Maritim, memberikan keuntungan bagi petani dan pedagang melalui pemasaran produk unggulan daerah yang lebih luas, serta meningkatkan frekuensi perdagangan antar pulau.

Potensial transaksi antara pelaku usaha atau BUMN yang tercatat dari hasil Business Matching Gerai Maritim ini mencapai kurang lebih Rp 10,8 milyar, meliputi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan produk unggulan daerah yaitu jagung, kemiri, rumput laut, cengkeh, minyak cengkeh, mete mentah, arang tempurung, kopra, merica dan kopi. 

Pada kegiatan ini telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik - Ditjen PDN, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan 10 (sepuluh) Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota yang hadir yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Buton, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Muna, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Morowali Utara. Selain itu dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara para perwakilan pelaku usaha Kabupaten/Kota.

Selain itu pada kegiatan ini juga disampaikan masukan dari peserta kepada Kemenhub terkait pelaksanaan Tol Laut yang belum efektif sehingga menyebabkan waktu pengiriman yang terlalu lama dan berdampak pada kondisi muatan menjadi rusak terutama bahan makanan, serta fasilitas pelabuhan yang masih perlu dilengkapi untuk memperlancar proses bongkar muat di pelabuhan.